SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mempercepat pengembangan wisata ramah muslim dan ekonomi syariah sebagai target strategis pada 2027. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan berbagai langkah telah disiapkan sejak sekarang, mulai dari penguatan industri halal, sertifikasi halal bagi UMKM, hingga penumbuhan wirausaha santri.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem industri halal di berbagai sektor, antara lain dengan mendorong kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, kosmetik, hingga barang gunaan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menjalankan sejumlah program pendukung seperti penumbuhan wirausaha santri (santripreneur), fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM), serta program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlaku hingga 17 Oktober 2026.
“Road map kita di Jawa Tengah, 2025 fokus pada infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang sudah kita mulai,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim dan wisata halal yang mampu menembus pasar internasional. Ia menilai peluang pasar tersebut masih terbuka luas, terutama dari negara-negara serumpun yang memiliki kesamaan budaya dan preferensi wisata halal.
“Kita punya potensi wisata ramah muslim dan wisata halal. Jangan hanya menyasar usaha mikro dan kecil, tetapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Jateng mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Hipmi Syariah Jateng. Gubernur menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat.
Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, mengatakan, organisasinya siap mendukung upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal, khususnya melalui investasi dan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” katanya.
Saat ini Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM. Selain itu, Hipmi Syariah juga membuka akses permodalan melalui koperasi syariah bagi pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha.
Sabiq menambahkan, pihaknya juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” ujarnya.*
