SEMARANG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah dipacu menjadi motor penggerak pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi. Dengan kinerja yang menunjukkan tren positif, pemerintah daerah menargetkan kontribusi dividen terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berorientasi pada kinerja bisnis yang sehat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. BUMD diminta tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi pengungkit ekonomi dan sumber pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, prinsip utama pengelolaan BUMD adalah menghasilkan keuntungan. “Prinsipnya BUMD harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegasnya saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Data Pemprov Jateng mencatat, hingga 2025 terdapat 122 BUMD kabupaten/kota yang terdiri dari 33 lembaga keuangan, 54 aneka usaha, dan 35 perusahaan air minum. Total asetnya mencapai Rp 15,445 triliun dengan laba bersih Rp 587,684 miliar dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80 persen.
Sementara itu, BUMD milik Pemprov Jawa Tengah berjumlah 41 entitas dengan total aset Rp 118,038 triliun. Laba bersih tercatat Rp 1,775 triliun dengan ROA 1,50 persen. Pada tahun yang sama, dividen yang disetorkan mencapai Rp 732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31 persen.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi RPJMD pada 13 Maret 2025, target setoran dividen BUMD periode 2026-2030 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,58 persen per tahun.
Dalam sektor keuangan, Bank Jateng disebut menjadi tulang punggung penguatan fiskal daerah. Selain melayani transaksi pemerintah daerah, bank tersebut juga didorong memperluas pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, ketahanan pangan, perumahan, serta digitalisasi layanan keuangan.
Keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil juga tercermin dari kinerja BPR BKK (Perseroda). Hingga 2025, penyaluran kredit mencapai Rp 10,823 triliun dengan komposisi 71 persen kredit produktif. Sementara penjaminan produktif tercatat Rp 1,630 triliun, mayoritas disalurkan untuk sektor UMKM.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional, khususnya di sektor perbankan daerah, jika mampu menjaga kinerja yang sehat, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, bank daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan daerah, penggerak ekonomi lokal, serta mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
“Ukuran keberhasilan tidak cukup dari laba dan dividen, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menyebut Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi pilot project nasional dalam tata kelola BUMD yang transparan dan berkelanjutan.
Ia menekankan, tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, kepala daerah didorong mengedepankan inovasi dan semangat kewirausahaan dalam mengelola aset daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI berharap Jawa Tengah terus memperkuat tata kelola BUMD dan menjadikannya instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.*
