KARANGANYAR – Kolaborasi politik antara pemerintah daerah dan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai kunci menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Karanganyar, Senin, 22 Desember 2025.
“Forum ini adalah wujud kolaborasi kami dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam membangun Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Ia menilai Pemilu serentak 2024 menjadi momentum penting demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah berlangsung dalam satu tahun yang sama. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan dari pusat hingga daerah.
“Kesinambungan pembangunan tidak boleh terputus. RPJMN harus dijabarkan secara berjenjang sampai ke provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menegaskan kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri. DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Mitra kita adalah DPRD. Kolaborasi harus dimunculkan agar pemerintahan kolaboratif benar-benar hadir,” katanya.
Ia juga menyoroti jejaring politik DPRD yang terhubung hingga tingkat pusat melalui fraksi partai politik. Menurut Ahmad Luthfi, jejaring tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Pejabat-pejabat di pusat harus kita tarik untuk ikut membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah masing-masing, guna mempercepat realisasi program pembangunan.
“Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kota agar pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa kolaborasi politik di Jawa Tengah harus dilandasi nilai kearifan lokal. “Napas Jawa Tengah adalah tepa slira dan rangkulan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“DPRD berperan penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyampaikan, persoalan belum cairnya bantuan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono, meskipun dokumen awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diterima.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk mengonfirmasi kendala pencairan bantuan. Dalam percakapan itu, Suharyanto memastikan proses tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.*
