SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengultimatum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum mencapai target pendapatan pada semester I 2026.
Evaluasi khusus akan dilakukan terhadap unit yang masuk kategori “rapor merah” karena kinerja BUMD dan BLUD dinilai berpengaruh langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pembangunan.
Ultimatum itu disampaikan Luthfi usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, kemarin.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. Termasuk beberapa evaluasi rumah sakit (BLUD) mana yang saya beri garis merah, kemudian BUMD di mana yang garis merah untuk saya peringatkan rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” kata Luthfi.
Berdasarkan hasil evaluasi, PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD Provinsi Jawa Tengah yang masih berstatus rapor merah. Sementara itu, empat rumah sakit milik Pemprov Jateng yang berstatus BLUD juga belum memenuhi target pendapatan hingga semester I 2026. Yakni RSJD Dr Amino Gondohutomo, RSUD dr Rehatta, RSUD Dr Adhyatma, dan RSJD Dr Arif Zainuddin.
Menurut Luthfi, persoalan yang dihadapi masing-masing BUMD dan BLUD akan dibahas melalui rapat tertutup bersama jajaran pengawas dan pemerintah daerah agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran.
“Maka perlu adanya rapat-rapat tertutup berkaitan tentang taktis dan teknis yang harus kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa berdaya guna dalam rangka memberikan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, BUMD dan BLUD harus dikelola secara profesional karena memiliki peran strategis dalam memperkuat keuangan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PAD mencapai sekitar 4,5 persen atau sekitar Rp 707 miliar.
Khusus PT PRPP, Luthfi meminta pembenahan dilakukan secara serius. Pasalnya, perusahaan daerah tersebut masih menjadi satu-satunya BUMD yang terus mencatatkan kerugian setiap tahun.
Pemprov Jateng, kata dia, juga tengah menyiapkan langkah pengembangan kawasan PRPP agar menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah melalui pembangunan kawasan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Sejumlah investor juga sedang dijajaki untuk mendukung pengembangan tersebut.
“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” katanya.
Selain mengejar peningkatan pelayanan kesehatan, Luthfi mengingatkan rumah sakit berstatus BLUD juga harus mampu menjaga kesehatan keuangan institusi. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tidak seimbang hanya akan membebani keuangan daerah.
“Misalkan pendapatan rumah sakit itu Rp 94 miliar, tetapi belanjanya Rp 96 miliar, itu namanya tekor. Maka saya minta untuk evaluasi dan meningkatkan kinerja,” tegasnya.
Luthfi yang didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memastikan evaluasi terhadap BUMD dan BLUD akan terus dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi keduanya terhadap PAD sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.***
