SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung program strategis nasional 3 juta rumah, melalui program prioritas 1 Kepala Keluarga 1 Rumah Layak Huni. Adapun target penyelesaian backlog (jumlah rumah dan kebutuhan) perumahan selama 5 tahun ke depan yakni sebanyak 1.332.968 unit.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Taj Yasin Maemoen (Gus Yasin) mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat menerima kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI di Hotel Tentrem Semarang, Rabu, 10 Desember 2025. Tema reses menggali persoalan terkait hunian dan ketahanan pangan.
Sampai dengan akhir November Tahun 2025, penyelesaian backlog sudah terealisasi sebanyak 161.340 unit. Dengan demikian, hingga akhir November tahun 2025, sisa backlog perumahan di Jateng sebanyak 1.171.628 unit.
“Penyelesaian angka backlog perumahan ini akan dilaksanakan dengan pembagian peran penyelesaian antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/ Kelurahan, Pengembang, NGO, CSR dan Swadaya dan ditetapkan melalui SE Gubernur,” urainya, di depan rombongan Komisi VI DPR RI yang diketuai Anggia Ermarini.
Di samping rencana tersebut, kata Gus Yasin, anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari sumber dana APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah sejumlah 7.534 unit, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Sedangkan Kredit Perumahan Rakyat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah sampai dengan November tahun 2025 di 33 Kabupaten/ Kota sudah terealisasi sebanyak 20.127 Unit Rumah dengan nilai mencapai Rp2,3 triliun.
Terkait ketahanan pangan, Gus Yasin menjelaskan, potensi pangan Jawa Tengah periode Januari – Desember, mengalami peningkatan. Yakni, sebesar 506.607 ton Gabah Kering Giling (GKG) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Sedangkan produksi jagung Jawa Tengah periode Januari – Desember Tahun 2025 berdasarkan prognosa BPS sebesar 3,8 juta ton meningkat dibanding Tahun 2024 yang sebesar 3,2 juta ton.
Adapun produksi cabe tahun 2025 diprognosa sebesar 407.584 ton dan bawang merah sebesar 595.173 ton dimana Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi sentra di Indonesia.
Gus Yasin juga memaparkan tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain, luas baku sawah yang terus mengalami penurunan. Tercatat, dari tahun 2019 hingga 2024 tercatat penurunan seluas 62.193Ha, dari 1.049.661 ha menjadi 987.468 ha.
Persoalan lainnya adalah menyangkut ketersediaan sumber daya air, perubahan iklim, degradasi lahan akibat pupuk kimia, dan gejolak harga serta distribusi dan rantai pasok hasil produksi.
Reses juga dihadiri pimpinan Danantara, yang melibatkan sejumlah BUMN, antara Semen Indonesia dan PTPN. Kedua perusahaan berkomitmen akan memberikan kontribusi terhadap Jawa Tengah, melalui beberapa skema antara lain penanaman singkong, kelapa dalam pengembangan gula semut, dan pengembangan ternak ayam.
Ditemui usai pertemuan, Gus Yasin mengatakan jika rencana investasi BUMN tersebut akan diperdalam, dengan menyesuaikan program ketahanan pangan yang melibatkan petani di Jawa Tengah. Adapun terkait backlog, Semen Indonesia Holding menyediakan inovasi terbaru melalui bata interlog.
“Kami akan dalami lagi, fasilitasi mana saja yang dibutuhkan dan bisa dikerjasamakan dengan petani. Terkait backlog, tadi juga pemaparan dari Semen Indonesia Holding juga menyampaikan ada yang namanya Bata Interlog,” kata Gus Yasin.
Dia menegaskan, jika Pemprov Jateng optimis akan mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kehadiran Komisi VI DPR RI tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pemprov Jateng.
“Sehingga program yang kami jalankan bukan hanya menjadi agenda Jateng, tetapi menjadi gerakan pembangunan bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya.*
