SEMARANG – Kecepatan menjadi taruhan utama dalam penanganan bencana di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan seluruh relawan harus mampu bergerak secepat mungkin ke lokasi kejadian untuk meminimalkan korban dan kerugian.
Pesan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah di BPKH Penggaron, Kabupaten Semarang, Minggu (6/9/2026).
Pelatihan yang diikuti ratusan personel perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang semakin beragam. Mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, longsor, hingga tanah gerak.
Ahmad Luthfi mengatakan, kecepatan respons pada fase awal sangat menentukan efektivitas penanganan bencana. Karena itu, kemampuan teknis harus dibarengi dengan kekompakan tim dan kesiapan personel di lapangan.
Ia mencontohkan Jepang yang dikenal memiliki sistem respons bencana sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, tim penanganan bencana di negara tersebut ditargetkan sudah tiba di lokasi dalam waktu sekitar 15 menit.
“Kecepatan penanganan awal bencana Jepang itu nomor satu di dunia. Minimal di Jepang 15 menit sudah sampai di TKP. Di tempat kita masih di atas itu,” kata Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin.
Menurutnya, pelatihan menjadi salah satu instrumen penting untuk memangkas waktu respons sekaligus meningkatkan profesionalitas personel.
“Latihan itu perlu untuk meningkatkan profesionalitas dan teamwork, serta membiasakan diri dalam penanganan awal terkait tanggap bencana,” ujarnya.
Ia berharap personel yang mengikuti pelatihan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan individu. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus ditularkan kepada personel lain di daerah masing-masing.
“Pelatihan itu 60 persen dari pelaksanaan tugas personel dan relawan tanggap bencana,” katanya.
Di tengah penguatan kapasitas TRC, Ahmad Luthfi juga mengungkapkan perkembangan situasi kebencanaan terkini di Jawa Tengah.
Saat ini, kekeringan menjadi salah satu potensi bencana yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dampaknya tidak hanya berupa berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian, tetapi juga menyangkut kebutuhan air bersih masyarakat.
Kondisi kering juga meningkatkan risiko karhutla, kebakaran bangunan, permukiman hingga kebakaran di kawasan TPA.
Data BPBD Provinsi Jawa Tengah per 30 Agustus 2026 mencatat 615 kejadian kebakaran. Sebanyak 282 kejadian di antaranya merupakan karhutla, sedangkan 333 kejadian lainnya berupa kebakaran gedung dan permukiman.
Total kerugian akibat berbagai kejadian kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp 38,5 miliar.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah daerah di Jawa Tengah telah melakukan pemetaan wilayah rawan, baik yang berkaitan dengan lahan pertanian maupun kebutuhan air bersih.
“Semua sudah kita petakan agar dampak kekeringan tidak melanda terlalu dalam di daerah kita,” jelas Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota juga terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga saat ini, sekitar 8,5 juta liter air bersih telah didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan.
Koordinasi dengan TNI dan Polri juga terus dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Ancaman kebakaran juga menjadi perhatian khusus di kawasan TPA. Kasus kebakaran TPA Putri Cempo di Kota Surakarta menjadi salah satu contoh yang perlu dijadikan pembelajaran bersama.
Ahmad Luthfi meminta seluruh kepala daerah meningkatkan mitigasi dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi wilayah masing-masing.
“Surat edaran sudah dibuat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Menurutnya, mitigasi tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Pemetaan risiko, pengecekan kondisi lapangan, kesiapan personel serta koordinasi lintas sektor harus dilakukan sejak dini.
Selain kekeringan dan kebakaran, masyarakat Jawa Tengah juga diminta mewaspadai potensi dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Meski hingga saat ini belum ada laporan abu vulkanik yang mencapai wilayah Jawa Tengah, pemerintah tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur penanganan bencana meningkatkan kewaspadaan.
“Belum ada laporan pasti terkait dampak abu vulkanik di wilayah kita. Tapi seandainya sampai wilayah kita, masyarakat kita imbau untuk mengenali masker,” kata Luthfi.
Penguatan TRC, kata dia, pada akhirnya bukan sekadar persoalan meningkatkan jumlah personel, tetapi memastikan setiap personel siap bergerak, memahami tugas, mampu bekerja sebagai tim, dan hadir secepat mungkin ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Dengan ancaman bencana yang terus berubah, kecepatan respons menjadi bagian penting dari upaya Jawa Tengah melindungi masyarakat sekaligus menekan dampak bencana sejak menit-menit pertama.***
