SEMARANG – Sejumlah daerah di Jawa Tengah berharap dapat memiliki Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di wilayahnya. Kawasan industri tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Baik melalui investasi asing/domestik, penciptaan lapangan kerja masif (target ratusan ribu), serta hilirisasi industri.
Hal itu mengemuka pada sesi tanya jawab dalam High Level Meeting : Sinergi Stabilisasi Harga Akselerasi Investasi Dan Digitalisasi Ekonomi Untuk Mendukung Jawa Tengah Sebagai Provinsi Yang Berkelanjutan. Berlangsung di Hotel Gumaya Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, menjadi moderator dalam acara tersebut.
Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ini dihadiri bupati dan walikota se Jawa Tengah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Tengah, dan Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah (KERIS Jateng).
Sesi tanya jawab yang dipandu Sumarno, membuka kesempatan bagi bupati maupun wali kota untuk menyampaikan usulan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Salah satu yang mengemuka adalah harapan daerah agar segera memiliki kawasan industri di wilayahnya.
Salah satunya disampaikan Bupati Kebumen Lilis Nuryani.
“Kami berharap Kebumen bisa memiliki kawasan industri,” ujarya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellsari, mengatakan, kawasan industri merupakan magnet investasi bagi daerah.
“Pelaku usaha akan nyaman karena fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola kawasan industri,” ujarnya.
Ditemui terpisah usai acara, Sakina menjelaskan, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus itu hanya empat kabupaten kota. Yaitu Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang. Sementara daerah lain adalah kawasan peruntukan industri.
“Harapannya ada lebih banyak lagi kawasan industri yang tumbuh di Jawa Tengah,” ujarnya.
Dia mengajak 31 kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah, yang masih memiliki kawasan peruntukan industri untuk diajukan menjadi kawasan industri. Tetapi harus sesuai ketentuan. Salah satunya, untuk menjadi kawasan industri ada minimal hektarnya.
“Minimalnya adalah 50 hektar dalam satu hamparan,” jelasnya.
Sakina mengakui jika kawasan Pantura memiliki magnet bagi investor dikarenakan ada akses jalan tol. Namun demikian, di kawasan tengah dan selatan Jawa Tengah, juga potensial untuk menjadi kawasan peruntukan industri.
“Kawasan tengah dan selatan juga potensial untuk didorong menjadi kawasan melalui investment project to ready offer (IPRO) yang siap ditawarkan kepada calon investor, salah satunya melalui investment challenge oleh Bank Indonesia,” urainya.
Sakina menambahkan, pada tahun 2025, sudah ada 17 proposal dari 13 kabupaten/kota yang mengajukan investment challenge. Harapannya, nanti 35 kabupaten/kota ikut semua. Karena, penyelenggaraan investment challenge tersebut didukung oleh Bank Indonesia, sehingga menjadi IPRO, dan siap ditawarkan dengan berbagai analisa, baik ekonomi, sosial, dan potensi industri.
“Kalau sudah IPRO, BI nanti bekerja sama dengan BI yang ada di luar negeri dan siap untuk dipromosikan, ” pungkasnya.
Pertumbuhan industri di Jawa Tengah ini sejalan dengan visi pemerintah pusat menetapkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan sekaligus industri nasional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), dalam berbagai kesempatan juga mendorong daerah untuk menciptakan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru di daerah masing-masing.
Beberapa daerah sudah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan ekonomi dan kawasan industri baru. Misalnya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang.
“Potensinya besar dan banyak yang harus di kerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.*
