Semarang – Pemerintah terus memperkuat peningkatan kualitas dan daya saing lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Program SMK Go Global. Komitmen ini disampaikan dalam Workshop Kepala Sekolah SMK yang digelar di Semarang, Kamis (4/12), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan Jepang, organisasi pemagangan, serta perwakilan pemerintah pusat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa program ini berangkat dari visi besar Menko PMK yang mendapat dukungan penuh dari Presiden. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan lebih banyak lulusan SMK dapat produktif serta memiliki peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri.
“Pak Menko punya visi dan passion yang sangat tinggi untuk memastikan lulusan SMK bisa produktif dan mendapat kesempatan kerja. Dukungan Presiden luar biasa sehingga SMK Go Global menjadi mandat yang harus kami jalankan,” ujarnya.
Leontinus menekankan pentingnya pemerintah aktif turun ke lapangan untuk menjangkau SMK yang memiliki potensi besar dalam penyediaan talenta. Ia menegaskan bahwa informasi peluang kerja harus benar-benar valid dan diverifikasi. Dalam workshop ini turut hadir pembicara dari universitas besar Jepang dan JIKA Expert yang menyampaikan peluang kerja resmi, proses rekrutmen yang benar, serta berbagai kebutuhan industri di negara tujuan.
“Ini bukan peluang kerja palsu, tetapi peluang yang valid dan sudah diverifikasi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, para kepala sekolah juga mendapatkan paparan mengenai standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja internasional. Pemerintah mendorong SMK untuk menyesuaikan kurikulum, meningkatkan kompetensi guru, serta memperkuat proses pembelajaran agar lulusan lebih memenuhi standar global. Selain itu, workshop memberikan pembekalan mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Narasumber dari Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia dan Kementerian Luar Negeri menjelaskan prosedur penempatan kerja luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi munculnya hoaks, lowongan palsu, dan penipuan yang kerap menyasar calon pekerja.
“Kita harus hati-hati. Jangan sampai mengejar peluang tetapi justru menjadi korban TPPO,” ujar Leontinus.
Pemerintah menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja terampil yang siap ditempatkan ke berbagai negara. Kesiapan tersebut mencakup keterampilan teknis, kemampuan bahasa, hingga pemahaman budaya negara tujuan. Negara-negara yang menjadi sasaran program ini meliputi Jepang, Jerman, Turki, Slovakia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Profesi yang paling diminati meliputi caregiver, hospitality, welder, serta berbagai bidang medium to high skill lainnya.
“Presiden sangat antusias. Targetnya besar, sekitar 500.000 pekerja, dan hal ini terus dipantau pada setiap pertemuan,” kata Leontinus.
Ia mengingatkan bahwa proses keberangkatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara instan. Persiapan bahasa dan pelatihan membutuhkan waktu, sehingga peserta harus mewaspadai tawaran berangkat cepat atau gaji tinggi yang tidak realistis. “Belajar bahasa saja butuh waktu. Untuk Jepang ada level N5, N4, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin minggu depan langsung berangkat,” tegasnya.
Workshop ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dalam menyiapkan lulusan SMK yang berdaya saing global. Pemerintah berharap setiap kepala sekolah dapat menerapkan informasi dan materi yang diperoleh sehingga mampu mempercepat pencapaian target penempatan tenaga kerja Indonesia yang terampil, aman, dan terlindungi.*
