SEMARANG – Kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Jawa Tengah terus menguat. Kemudahan perizinan, pendampingan pemerintah hingga tahap realisasi proyek, serta komitmen menyelesaikan berbagai kendala di lapangan menjadi faktor utama yang mendorong investor memperluas bisnis. Dampaknya, ribuan lapangan kerja baru diproyeksikan segera tercipta di berbagai daerah.
Hal itu mengemuka dalam Business Dinner Gubernur Jawa Tengah bersama stakeholder perekonomian se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Selasa (30/6/2026).
Sejumlah pelaku usaha mengaku merasakan langsung kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah dan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal proses bisnis.
Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri, mengatakan, perusahaan memutuskan membangun peternakan sapi perah terbesar di Indonesia di Kabupaten Brebes setelah merasakan kemudahan proses investasi di Jawa Tengah.
Perusahaan tersebut akan mengembangkan peternakan dengan kapasitas sekitar 30.000 ekor sapi perah. Menurut Ihsan, seluruh proses perizinan dapat diselesaikan dengan cepat berkat fasilitasi dari pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk investasi peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang akan menjadi terbesar di Indonesia dengan 30.000 sapi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena izin-izinnya sudah difasilitasi dengan lancar dan cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, investasi di sektor peternakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai aspek perizinan dan teknis. Namun, pendampingan Pemprov Jateng membuat seluruh tahapan dapat dilalui dengan baik.
“Padahal peternakan sapi kompleks sekali, tapi kami sangat bersyukur sudah memilih Jawa Tengah sebagai lokasi sehingga semuanya lancar. Groundbreaking akan mulai tanggal 20 Juli,” katanya.
Optimisme serupa juga datang dari sektor manufaktur. Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto, menilai industri alas kaki di Jawa Tengah masih memiliki prospek yang sangat baik sehingga perusahaan berkomitmen terus melakukan ekspansi.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan ekosistem usaha yang kondusif menjadi modal penting bagi pertumbuhan industri sekaligus penciptaan lapangan kerja.
“Pabrik sepatu di Jawa Tengah sedang terus berkembang. Tadi mendengar Pak Gubernur sangat semangat membuat kita ikut semangat untuk terus mengembangkan usaha di Jawa Tengah,” kata Budiarto.
Ia menambahkan, perusahaan ingin terus memperluas investasi agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja di Jawa Tengah. Dukungan sektor perbankan, termasuk Bank Jateng, juga dinilai turut memperkuat pengembangan industri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Juliani Kusumaningrum, mengungkapkan, koordinasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat berbagai kebutuhan investor, termasuk melalui Dewan Kawasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
“Dengan adanya dukungan dari pemerintah Jawa Tengah itu mempercepat semua proses-proses yang kita butuhkan,” katanya.
Meski demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala teknis dalam implementasi sistem Online Single Submission (OSS) setelah adanya perubahan regulasi. Juliani menegaskan persoalan tersebut bukan terletak pada proses perizinan, melainkan integrasi sistem yang belum berjalan optimal.
“Permasalahannya itu bukan di perizinan. Perizinan semuanya sudah rampung, sudah selesai, tetapi sistem tidak bisa mengunggah. Akibatnya ada pelaku usaha yang terkendala mengeluarkan delivery barang,” jelasnya.
Masukan serupa disampaikan perwakilan Korrun Group, Suartin Huang. Ia mengungkapkan perusahaan tengah menyiapkan investasi seluas sekitar 32 hektare di Kabupaten Grobogan dengan potensi penyerapan sekitar 7.000 tenaga kerja. Saat ini proyek tersebut masih menunggu penyelesaian aspek administrasi terkait lahan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan pemerintah provinsi akan bergerak cepat menyelesaikan hambatan yang dihadapi investor agar tidak mengganggu realisasi investasi.
Terkait kendala OSS, Ahmad Luthfi langsung meminta jajaran terkait melakukan pengecekan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Mengenai investasi di Kabupaten Grobogan, Luthfi menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi baru tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif sebagai penopang ketahanan pangan Jawa Tengah.
Menurutnya, solusi dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan tata ruang sesuai ketentuan apabila pemerintah daerah mampu menyediakan lahan pengganti.
“Kalau memang masuk wilayah itu segera dibawa ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan perubahan perda. Jadi itu bisa kita lakukan asalkan pemda Grobogan mampu membuat pengganti tanah,” jelasnya.
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi penyelesaian kendala teknis OSS melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha. DPMPTSP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan.
Dengan pengawalan perizinan, percepatan penyelesaian kendala, dan kepastian dukungan pemerintah, Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.**
