BOYOLALI – Desa dan kepala desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Pembangunan desa didorong agar berbasis potensi dan kearifan lokal, sejalan dengan karakter serta sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat dicapai jika desa ditempatkan sebagai fondasi utama melalui penguatan potensi lokal dan kepemimpinan kepala desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi dalam rangkaian Peringatan Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Rabu, 14 Januari 2026.
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga sebab merekalah ujung tombak pembangunan nasional,” ujar Ahmad Luthfi di hadapan ratusan kepala desa dan kelurahan berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Lokakarya tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menekankan desa dan kelurahan yang telah meraih prestasi harus menjadi pionir pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menyebutkan, arah kebijakan dan implementasi pembangunan desa harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan tidak bisa diperangi oleh satu unsur saja, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” katanya.
Diungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Ribuan desa tersebut memiliki beragam potensi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pesisir, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ekonomi lokal.
Ia mencontohkan, pada sektor pertanian, Jawa Tengah memiliki desa lumbung pangan, dengan sentra padi di 334 desa pada 16 kabupaten yang didukung 657 kelompok lumbung pangan. Sementara itu, sentra jagung tersebar di 449 desa di 20 kabupaten, dengan total produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain pertanian, lanjutnya, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi (DME). Desa-desa tersebut terbagi dalam kategori mapan sebanyak 28 desa, berkembang 165 desa, dan inisiatif sebanyak 2.138 desa.
Terkait arah kebijakan pembangunan desa hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan desa maju dan mandiri dengan target 2.575 Desa Mandiri, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan target sekitar 3.200 BUMDes Maju atau setara 47,46 persen.
“Setiap desa itu berbeda. Ada yang unggul di pariwisata, produk lokal, kearifan budaya, maupun potensi pemuda milenial. Karena itu, kami mendorong penguatan kecamatan berdaya di semua daerah untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintah provinsi dan desa,” jelasnya.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskan, pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas.
Menurutnya, desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya, termasuk arus mudik yang setiap tahun menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Desa harus mampu menangkap potensi itu dengan menjadikan desa sebagai happy village,” ujar La Ode.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga tata kelola pemerintahan desa, agar tetap berada pada jalur pembangunan yang telah direncanakan.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengatakan, pemerintah provinsi tengah melakukan pemetaan potensi desa guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemetaan itu mencakup identifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan seperti kapal dan fasilitas penyimpanan (storage) hingga ketersediaan dan kebutuhan lahan pertanian.
Terkait sektor pertanian, Sherly menjelaskan bahwa potensi Maluku Utara didominasi tanaman musiman dan tahunan. Salah satu komoditas unggulan yang tengah didorong pengembangannya adalah kelapa.
“Kami ingin, kalau memungkinkan, setiap nelayan memiliki kapal dan storage sendiri, serta satu kepala keluarga petani mengelola satu hektare lahan. Mapping ini penting untuk mengetahui kebutuhan lahan secara riil,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai skema bantuan sebenarnya telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengorkestrasikan seluruh dukungan tersebut agar output pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Sama seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, bantuan itu banyak. Tugas kita adalah mengorkestrasikannya agar hasilnya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.*
