SURAKARTA – Upaya Jawa Tengah menekan kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Dalam lima tahun, tingkat kemiskinan Jateng turun dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Strategi tersebut mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Muhaimin memuji langkah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dinilai progresif, agresif, inovatif, dan kreatif dalam mengentaskan kemiskinan.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin saat Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut dia, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan terintegrasi hingga tingkat masyarakat.
Dalam konteks itu, gubernur memiliki posisi strategis sebagai penghubung kebijakan pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Peran tersebut mencakup penyelarasan program, pemutakhiran data kemiskinan, hingga penguatan koordinasi antardaerah.
Pemerintah sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan turun menjadi lima persen pada 2029. Muhaimin memastikan inovasi yang dikembangkan daerah akan diperkuat melalui dukungan program pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Penurunan kemiskinan Jawa Tengah juga mendapat pengakuan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menyebut, tren penurunan kemiskinan Jateng berlangsung konsisten. Dari 11,8 persen pada 2021, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia.
Dalam satu semester terakhir, angka kemiskinan Jateng turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan itu setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Ahmad Luthfi menegaskan, capaian tersebut tidak lahir dari satu program maupun satu institusi. Pemerintah memilih pendekatan collaborative government dengan menggerakkan berbagai kekuatan secara bersamaan.
Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat dilibatkan untuk memastikan intervensi kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan,” ujar Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin..
Salah satu perubahan mendasar yang didorong Pemprov Jateng adalah cara melihat keluarga miskin secara utuh.
Intervensi tidak berhenti pada perbaikan rumah tidak layak huni. Setelah kondisi tempat tinggal ditangani, pemerintah juga memetakan persoalan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan sekitar Rp 2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan. Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan.
Sementara itu, upaya memutus ketergantungan terhadap bantuan juga mulai terlihat melalui program graduasi penerima manfaat. Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti graduasi.
Pengentasan kemiskinan juga diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp 110 triliun dan menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja. Pada saat yang sama, ekonomi Jateng tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi Luthfi, pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, strategi penanganan kemiskinan ke depan akan semakin disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Kawasan pesisir, sentra pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan tidak bisa diperlakukan dengan pola intervensi yang sama.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
Pergeseran strategi itu menjadi penting agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan sesaat. Target akhirnya adalah membangun keluarga yang mampu berdiri sendiri, memiliki pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memanfaatkan potensi ekonomi di wilayahnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis karakteristik wilayah, Pemprov Jateng menargetkan penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.***
