SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengerucutkan arah pembangunan 2027 dengan menyaring puluhan ribu usulan masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, sebanyak 37.054 usulan dengan nilai mencapai Rp37,8 triliun masuk ke dalam sistem perencanaan. Ini menandai tingginya ekspektasi publik terhadap belanja pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebutkan, gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya, dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jl. Pahlawan Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan. Dari sisi anggaran, tekanan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.
Lonjakan usulan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah. Musrenbang ini tidak sekadar forum seremonial, melainkan titik krusial untuk menyaring prioritas yang realistis dan berdampak luas.
Mengacu pada kerangka RPJMD 2025–2029, Pemprov Jateng menetapkan delapan isu strategis. Mulai dari penguatan ekonomi berdaya saing, penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga tata kelola pemerintahan yang dinamis. Isu lingkungan dan kebencanaan juga menjadi perhatian, seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam.
Dari sana, arah besar pembangunan difokuskan pada transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi sosial, dengan tiga indikator utama. Yakni penurunan kemiskinan, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta reformasi birokrasi.
Yang menarik, tema pembangunan 2027 secara eksplisit menempatkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan baru. Strategi ini menunjukkan upaya diversifikasi ekonomi Jawa Tengah, tidak lagi bertumpu pada sektor konvensional semata.
Pendekatan ini juga mengisyaratkan pergeseran arah kebijakan dari sekadar pembangunan fisik menuju penguatan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk berbasis desa.
Namun demikian, dokumen RKPD 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumarno.
Menanggapi besarnya aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.
Ia menekankan, seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Namun demikian, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.
“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Dari sisi target makro, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah hingga 66,80 persen, dengan harapan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 7 persen pada 2027.
Namun, target tersebut sangat bergantung pada konsistensi sinergi lintas daerah.
“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” tegasnya.***
