SRAGEN – Air mata Sukri berlinang saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melangkah masuk ke rumah bambunya di Dusun Plumbon, Desa Gondang, Kabupaten Sragen, Rabu (4/3/2026). Di bangunan renta yang telah ia huni sejak 1965 itu, harapan baru akhirnya datang lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2026.
Rumah berdinding bambu berlapis terpal yang ditempati buruh serabutan itu, akan segera diperbaiki melalui program RTLH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di hadapan Gubernur Ahmad Luthfi, Sukri berdiri terbata. Lantainya masih tanah, sebagian ditutup sisa baliho dan terpal. Dinding bambu mulai lapuk, atapnya bocor di beberapa bagian. Rumah itu adalah peninggalan orang tuanya yang dibangun sekitar 1965.
“Ini nanti dibangun semuanya, Pak. Dinding, lantai, atapnya diganti. Panjenengan bisa tidur di kasur yang lebih empuk. Wis ora usah mikir sedih-sedih,” ujar Ahmad Luthfi menenangkan.
Sukri kian tak kuasa menahan air mata. Ia mengaku tak pernah membayangkan rumahnya akan mendapat perhatian langsung dari orang nomor satu di Jawa Tengah. Apalagi mendengar apa yang baru saja dikatakan Gubernur, rumah bambunya akan diganti baru dengan yang jauh lebih bagus.
“Alhamdulillah senang sekali. Tidak menyangka Pak Gubernur datang dan saya dapat bantuan seperti ini,” katanya terbata.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, rumah Sukri masuk kategori tidak layak huni. Selain dinding dan rangka atap berbahan bambu, banyak tegel lantai yang pecah. Kamar mandi pun dalam kondisi tidak memenuhi standar kesehatan.
Melalui program RTLH, rumah tersebut akan dibangun ulang dengan dinding permanen, penggantian rangka atap dan genteng, plesterisasi lantai, serta perbaikan fasilitas sanitasi. Namun perhatian pemerintah, kata Ahmad Luthfi, tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau ada anak yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan atau bantuan sosial, kita dorong,” tegasnya. Dijelaskan, program RTLH menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas RTLH bagi 17.000 penerima di berbagai kabupaten/kota. Di Kabupaten Sragen, realisasi mencapai 350 penerima. Untuk 2026, ditargetkan perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni, dengan alokasi 303 penerima di Sragen.
Program tersebut sekaligus menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang pada awal 2025 tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, realisasi penanganan mencapai 274.514 unit sehingga sisa backlog menjadi 1.058.454 unit.
“RTLH ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan backlog kita yang hampir satu juta itu,” ujar Ahmad Luthfi.
Sebagai bagian dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, pada 2025 Pemprov Jawa Tengah menganggarkan pembangunan 17.510 unit rumah senilai Rp 360,86 miliar dengan realisasi Rp 360,76 miliar atau 99,97 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah unit rumah terbanyak yang berhasil dibangun pada tahun itu.
Bagi Sukri, angka-angka itu mungkin terdengar jauh. Namun baginya, perbaikan rumah berarti lebih dari sekadar tembok dan genteng baru. Itu adalah rasa aman saat musim hujan tiba, tidur yang lebih layak, dan martabat yang kembali terjaga.
Di rumah bambu yang sebentar lagi berubah wajah, tangis Sukri menjadi saksi bahwa kebijakan publik tak sekadar statistik, melainkan menyentuh kehidupan nyata warganya.*
