SEMARANG – Tepat satu tahun memimpin Provinsi Jawa Tengah pada 20 Februari 2026, duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dihadapkan pada ujian berupa rentetan bencana hidrometeorologi. Banyak dinamika selama setahun bekerja di tengah bejibun torehan prestasi yang diraih. Kendati demikian, Pemerintah provinsi tetap mampu menjaga laju investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah bencana besar melanda berbagai daerah. Mulai dari banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet yang berdampak ke wilayah Banjarnegara dan Cilacap, hingga tanah gerak di Kabupaten Tegal. Dengan segala upaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya bergerak cepat menangani beragam bencana tersebut. Penanganan dilakukan secara simultan, dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Di saat bersamaan, roda pembangunan tetap berjalan. Sejumlah program prioritas digulirkan, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta intervensi penanggulangan kemiskinan.
Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan, sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program-program tersebut diklaim menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang ditempuh sebagai collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Pemerintah provinsi menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra dari provinsi lain dan luar negeri.
“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.
Pendekatan kolaboratif itu, menurutnya, menjadi keniscayaan karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja tim, disebut menjadi fondasi dalam setiap kebijakan.
Dari sisi makroekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (y-on-y), di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 88,50 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan serapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Pertumbuhan tersebut berdampak pada indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasar data BPS, angka kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Tak hanya itu, gini ratio Jawa Tengah berada di angka 0,350 pada 2025. Hal itu mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp 50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32 persen. Meski demikian, pekerjaan rumah masih tersisa, terutama pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Kita semakin baik, maka perlu ditingkatkan lagi,” kata Taj Yasin.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Yasin ini mengungkapkan, momentum pertumbuhan di atas nasional tersebut harus terus dijaga dan diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas agar kualitas hidup mereka meningkat,” kata Taj Yasin.
Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat di tingkat kalangan bawah. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial. Salah satunya, Setia Puji, yang mengembangkan usaha bakso keliling hingga mampu mandiri secara ekonomi.
Ia mengaku sempat tidak memiliki penghasilan usai kembali merantau dari Jakarta. Ia lantas bertekad mengembangkan usaha bakso keliling. Kini usahanya semakin berkembang dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Akan tetapi motivasi saya adalah bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih baik,” ujarnya.
Upaya menggenjot investasi dan memperkuat kolaborasi juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengapresiasi upaya kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan Gubernur Ahmad Luthfi dalam membangun daerahnya, khususnya dalam upaya menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan investasi.
Luhut menilai Jawa Tengah menjadi salah satu magnet investasi karena kepemimpinan yang membuka ruang kerja sama luas dengan berbagai pihak. Bahkan banyak investor yang senang berinvestasi di Jawa Tengah.
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Bagi Luthfi, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni atau merawat secara berkelanjutan. “Masih ada lubang yang harus kita tambal bersama. Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” katanya.*
