SEMARANG – Di tengah pemangkasan dana desa yang kian terasa, para kepala desa di Kabupaten Banyumas menyampaikan langsung kegelisahan mereka kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Mulai dari tuntutan pemerataan bantuan keuangan (Bankeu), bantuan gubernur (Bangub), problematika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II.
Seluruh aspirasi itu disuarakan dalam pertemuan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Kamis, 5 Februari 2026.
Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, menyampaikan bahwa isu paling mendesak adalah penurunan signifikan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat desa membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah provinsi.
“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami Bangub menjadi penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin.
Persoalan kedua yang disampaikan berkaitan dengan KDMP. Dalam pelaksanaannya, sejumlah desa menghadapi kendala, mulai dari status tanah, pengurugan, hingga yang berkaitan dengan bangunan KDMP. Saifuddin menekankan perlunya kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan, agar kepala desa tidak terjebak persoalan hukum. Ia menilai KDMP merupakan program bagus untuk mengangkat perekonomian desa.
“Banyak desa terpencil dengan penduduk sedikit dan tidak punya tanah kas desa. Ini yang menjadi persoalan. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, itu justru berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa jadi solusi,” jelasnya.
Aspirasi ketiga menyangkut relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut telah ada surat penetapan relokasi tertanggal 19 September 2025 yang menetapkan Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sebagai lokasi baru. Namun, belakangan muncul keputusan berbeda dari Bupati Banyumas yang memindahkan relokasi ke tempat lain.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Untuk Bankeu dan Bangub, Ahmad Luthfi meminta agar desa-desa yang belum menerima bantuan dapat diusulkan dalam anggaran perubahan. Ia menegaskan tidak ingin perjuangan kepala desa dalam membangun wilayahnya terhambat oleh keterbatasan anggaran.
“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso.
Terkait KDMP, Ahmad Luthfi juga langsung menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan detail kepada perwakilan kepala desa.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, saat ini terdapat 8.523 KDMP di Jawa Tengah yang telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.230 KDMP atau sekitar 74 persen telah beroperasi, dengan jumlah anggota sekitar 200 ribu orang dan total modal terkumpul mencapai Rp 34,1 miliar.
Selain itu, sekitar 4.600 Koperasi Merah Putih dibangun oleh TNI, dengan lebih dari 200 unit di antaranya telah beroperasi penuh. Sebanyak 17 ribu lebih pengurus KDMP di Jawa Tengah juga telah mendapatkan pelatihan secara berkala.
Dijelaskan, dalam operasionalnya, setiap KDMP diarahkan pada 7 unit usaha yang sudah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, setiap KDMP memiliki karakteristik dan potensi masing-masing. Adapun KDMP yang sudah beroperasi, sebagian besar bergerak pqda kearifan dan potensi lokal.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem (kaku), harus disesuaikan dengan kemampuan desa,” tegas Ahmad Luthfi.
Sementara terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas guna mengklarifikasi alasan pemindahan tempat relokasi.
“Bupati punya kewenangan dan itu harus dihargai. Nanti coba dibantu komunikasi dengan Dinkes,” ujarnya.*
