SEMARANG – Panas belum sepenuhnya terik ketika kendaraan kembali melaju di ruas Jalan Sokaraja-Kalimanah, Banyumas. Jalan yang dulu kerap dikeluhankan warga lantaran retak, bergelombang, bahkan berlubang, kini terasa lebih bersahabat. Aspal hitam mengilap, marka jalan jelas terbaca. Di titik-titik yang biasa menjadi “ujian kesabaran”, roda kendaraan kini berputar lebih mulus.
Sepuluh bulan sejak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen memimpin Jawa Tengah, infrastruktur jalan menjelma salah satu wajah paling kasat mata dari arah pembangunan yang ditempuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, hingga akhir 2025, sebanyak 94,01 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Perolehan angka yang tidak lahir dalam semalam.
Untuk memastikannya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menapaki ruas Jalan Sokaraja-Kalimanah, Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 23 Desember 2025. Di jalur yang kerap menjadi pintu masuk wisatawan menuju kawasan pegunungan itu, aspal tampak mulus, marka jalan jelas, dan kendaraan melaju tanpa hentakan berarti.
Di momen libur Natal dan Tahun Baru, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia menjadi penentu kenyamanan perjalanan, sekaligus wajah kesiapan daerah menyambut arus wisata dan silaturahmi keluarga. Itulah sebabnya, Taj Yasin turun langsung memastikan ruas-ruas jalan provinsi berada dalam kondisi prima.
“Dengan kondisi jalan seperti ini, warga bisa menikmati liburan di Jawa Tengah dengan nyaman,” kata Taj Yasin. Ia menegaskan, bersama Gubernur Ahmad Luthfi, pemerintah provinsi berkomitmen memastikan seluruh ruas jalan siap dilalui masyarakat selama masa liburan.
Bagi warga setempat, perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan berkendara. Abdul, salah seorang warga Banyumas, merasakan langsung dampaknya. “Sekarang jalannya enak dilewati. Lalu lintas lancar, pasti berpengaruh ke aktivitas warga dan usaha juga,” tuturnya.
Di balik capaian itu, ada kerja berlapis yang dilakukan sepanjang 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah menuntaskan 27 paket peningkatan jalan senilai Rp 484,65 miliar. Di saat bersamaan, 52 paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp 315,42 miliar digelar hampir di seluruh penjuru provinsi.
“Total pembenahan jalan dan jembatan provinsi mencapai panjang 2.440,12 kilometer. Hingga triwulan keempat 2025, kondisi jalan provinsi sudah mencapai 94,01 persen mantap,” ujar Kepala DPU BMCK Jateng, Hanung Triyono, Jumat, 26 Desember 2025.
Sejumlah jalur strategis mendapat prioritas. Ruas Semarang-Godong, misalnya, menjadi jalur penting saat Pantura Kaligawe terendam banjir. Sementara Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang, yang saban hari dipenuhi arus kendaraan menuju Mranggen-Demak, juga masuk daftar pembenahan.
“Paket peningkatan Semarang–Godong di wilayah Mranggen sudah selesai. Jalan Brigjen Sudiarto di dalam kota juga sudah rampung dan aman dilalui,” kata Hanung.
Namun, bagi Pemprov Jateng, membangun jalan tak berhenti saat proyek dinyatakan selesai. Musim hujan menjadi ujian tersendiri. Daya tahan jalan bisa turun 1–2 persen, terutama pada perkerasan lama. Karena itu, DPU BMCK menyiagakan tim reaksi cepat di sembilan Balai Pengelolaan Jalan. Mereka rutin memantau kondisi lapangan. Jika ada lubang yang muncul ditargetkan tertangani maksimal 1 x 24 jam.
“Target jalan bebas lubang sesuai arahan gubernur terus kami jaga. Lubang baru bisa muncul karena hujan, tapi tetap langsung kami tangani,” ujarnya.
Pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kesiapan jalan menjadi krusial. Jalur tengah Jawa Tengah dipastikan siap menjadi alternatif jalur nasional Pantura maupun tol. Dari Brebes-Bantarsari-Tegal-Slawi-Jatinegara, hingga Pemalang-Randudongkal, lalu bercabang ke selatan menuju Belik-Purbalingga, atau ke timur arah Sukorejo-Plantungan, semuanya dipastikan dalam kondisi layak.
Perhatian pada infrastruktur dasar memang sejak awal menjadi garis tegas kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Tak lama setelah dilantik pada 20 Februari 2025, ia langsung turun ke daerah, meninjau jalan demi jalan.
“Pertama yang kami utamakan adalah infrastruktur dasar dan layanan dasar,” kata Ahmad Luthfi.
Sepuluh bulan berjalan, jalan-jalan provinsi menjadi saksi arah kebijakan itu. Bagi warga, jalan yang mulus bukan sekadar angka persentase, melainkan penghubung aktivitas, penggerak ekonomi, dan penanda hadirnya negara hingga ke lapis paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.*
