SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Hingga kini, sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah terbangun dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengatakan, dari ribuan koperasi tersebut, sebanyak 5.887 unit telah memetakan lokasi pembangunan gedung. Dari jumlah itu, 5.503 koperasi telah memasuki tahap pembangunan, dengan 1.456 unit di antaranya telah rampung 100 persen.
“Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, keberadaan KDKMP mulai menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi warga. Puluhan koperasi telah terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ratusan koperasi bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp 9,5 miliar.
Tak hanya itu, ratusan koperasi juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran, sehingga membantu menekan gejolak harga di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi. Hal tersebut didukung oleh jumlah desa yang besar serta budaya berkoperasi yang telah mengakar di masyarakat.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan ini menjadi prioritas Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” kata Erwin saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, percepatan pengembangan KDKMP membutuhkan pemetaan yang jelas serta sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga BUMD.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan, bahwa pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi daerah. Ia menekankan, model pengembangan koperasi tidak harus seragam di setiap wilayah.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, dan tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegasnya.
Pemprov Jateng menilai pendekatan fleksibel tersebut penting agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas pihak, KDKMP diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa di Jawa Tengah.*
