SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora ternyata sudah terprogram dan memasuki proses lelang. Untuk penanganan ruas jalan tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,276 miliar pada 2026.
Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal, anggaran Rp 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar.
Sebagai tambahan informasi, pada 2025 ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang ada di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp 19,92 miliar.
Adapun total luas jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 kilometer, dan anggaran yang dialokasi dari APBD Provinsi Jateng pada 2025-2026 untuk perbaikan total sebesar Rp 45,86 miliar.
Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar menyebut terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang akan diusulkan masuk dalam program tersebut.
“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng pada 2026 telah diajukan dukungan pendanaan melalui program IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Tah Yasin Maimoen (Gus Yasin), meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, terutama yang telah menjadi perhatian publik.
“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.
Menurutnya, berbagai keluhan yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan dan meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Ia meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapat prioritas penanganan.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI, agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat. Masukan ini jadi bagian penting dari kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang makin baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.***
