BLORA – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, pentingnya edukasi kesehatan bayi dan ibu hamil. Para suami juga wajib mendampingi isterinya yang sedang hamil selama memeriksakan kehamilanya. Sehingga angka kematian bayi dan ibu hamil bisa ditekan.
Hal itu disampaikan Gus Yasin, panggilan akrabnya, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat melaunching gerakan “Kencan Bumil” (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil), dan launching SIM PKK (Sistem Informasi Manajamen PKK) Provinsi Jawa Tengah, di Desa Nglangitan, kecamatan Tunjungan, kabupaten Blora, Selasa (19 Mei 2026).
Launching juga dirangkaikan dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 2026.
“Ibu-ibu PKK provinsi Jawa Tengah ini luar biasa. Mereka sebenarnya membantu tugas kami. Dengan adanya gerakan Kencan Bumil yang diinisiasi PKK, masyarakat lebih teredukasi, pentingnya menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil. Sekaligus mengetahui bagaimana penanggulangannya,” katanya, saat memberi sambutan.
Wagub juga menyampaikan, kesehatan bayi sangat ditentukan selama masa kehamilan. Maka ibu hamil dan suaminya harus tahu apa yang mesti dilakukan selama kehamilan. Harus periksa rutin, harus makan bergizi, harus menjaga pola hidup sehat, harus USG, dan lainya.
Melalui program Kencan Bumil yang dimotori PKK, para ibu hamil akan didata dan dikawal selama kehamilanya. Ada kader PKK, kader Posyandu,dan petugas kesehatan yang melakukan pendataan dan memantau kesehatanya. Sehingga angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, dan stunting bisa diturunkan.
“Tadi saya sengaja bertanya kepada ibu-ibu yang hamil di sini, kalau periksa kehamilan diantar siapa. Ternyata mereka menjawab berangkat sendiri. Artinya tidak diantar suaminya. Padahal suami harus mengantar isterinya supaya sama-sama tahu kondisi kehamilan isterinya,”imbuh Wagub.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I, mengatakan, gerakan Kencan Bumil diharapkan bisa menyasar hingga seluruh masyarakat Jawa Tengah. Sehingga upaya mencegah angka kematian bayi dan ibu hamil bisa berjalan maksimal.
“Marilah kita jadikan momentum HKG PKK ke-54 ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,”harap Ning Nawal, sapaan akrabnya.
Menurutnya, tiap tahun angka kematian bayi dan ibu hamil di Jateng memang selalu turun. Tahun 2024 angkanya 427,tahun 2025 turun menjadi 337. Tetapi upaya meminimalkan harus terus dilakukan karena masih ada ratusan bayi dan ibu hamil yang menjadi korban.
Karenanya, launching Kencan Bumil dan SIM PKK Provinsi Jawa Tengah merupakan momen untuk menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan isu-isu strategis terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Dalam menjaga ketahanan ibu hamil, kata Bawak, PKK Provinsi Jawa Tengah akan fokus pada tiga hal. Yaitu penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan.
“Bagaimana AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah ini. Sehingga tiga hal ini yang kemudian menjadi fokus didampingi pada waktu hamil. Satu kader (PKK) satu ibu hamil,” katanya.
Kader PKK juga akan mendampingi ibu hamil sampai dengan tahapan pasca nifas dan pengurusan administrasi. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi berbagai unsur yang akan mengawal kesehatan ibu hamil di Jawa Tengah.
“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kader pos kesehatan, yang ketiga adalah kader-kader PKK. Tiga kader-kader ini yang kemudian nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil ini,” ujarnya.
Kata Nawal, kehamilan bukan saja menyangkut permasalahan faktor medis (hipertensi, eklamsi, perdarahan, infeksi, & komplikasi). Tetapi juga dipengaruhi faktor sosial sepeti kehamilan tidak dikehendaki, kekerasan seksual, aib, perkawinan anak. Juga masalah ekonomi (kemiskinan & tidak memiliki jaminan kesehatan). Lalu masalah pendidikan serta rendahnya literasi kesehatan ibu dan anak bagi keluarga.
Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita. Termasuk belum optimalnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan sesuai standar.
“Situasi lebih buruk dapat dialami oleh kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dengan penyandang disabilitas, ibu hamil dengan usia anak, ibu hamil akibat kekerasan seksual, ibu hamil degan kehamilan tidak dikehendaki, dan ibu hamil yang hidup dengan HIV,”ujarnya.
“Jangan sampai ada satu pun kelompok yang ditinggal atau ditinggalkan (no one life behind) dalam layanan kesehatan ibu hamil dan balita di Jawa Tengah,” tandasnya.
Dia yakin jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan PKK dan Posyandu dapat mencegah AKI, AKB, dan stunting. Sebab Jawa Tengah memiliki kekuatan yang besar, komitmen pemerintah yang tinggi, semangat gotong royong, serta jumlah dan jaringan kader kesehatan yang luas.
Dari Data SIM PKK Jawa Tengah, tercatat sudah memiliki 212.823 unit PKK di tingkat RT, dan 452.426 Dasa Wisma. Jateng juga memiliki 49.149 unit Posyandu dan 268.357 orang kader Posyandu Bidang Kesehatan. Jumlah kader Bidang Kesehatan di Triwulan I tahun ini, naik sebesar 18.725 kader dibandingkan 2025.
“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil. Sehingga, seluruh ibu hamil mendapatkan pemeriksaan dan layanan kesehatan berkualitas dan tepat waktu. Sehingga kita bisa mencegah dan menyelamatkan ibu hamil dan bayi dari kematian,” urainya.
Dalam sambutannya, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blora mendukung penuh program-program PKK yang menjadi prioritas.
“Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah dengan pemerintah provinsi bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat,”harapnya.***
