Pengelolaan Sampah Banyumas Dipuji Prabowo, Jateng Pacu RDF Regional

- Reporter

Selasa, 28 April 2026 - 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUMAS – Presiden Prabowo Subianto dibuat terkesan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu di Banyumas. Model berbasis ekonomi sirkular itu dinilai efektif dan siap direplikasi secara nasional, seiring target Jawa Tengah mengejar zero sampah pada 2028.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Banyumas, Selasa (28/4/2026). Dalam peninjauan tersebut, Presiden menerima paparan langsung terkait sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, menjelaskan konsep yang diterapkan mengusung prinsip waste to value, yakni mengubah sampah menjadi bernilai ekonomi.

“Sistem kami dari hulu sampai hilir, menuju waste to value, sampah jadi bernilai ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari. Sebanyak 574,52 ton atau 77,76 persen telah terkelola, sementara sekitar 164 ton per hari masih dalam proses penanganan, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas TPST.

Baca Juga :  Perkuat Jembatan Pusat–Daerah, Kemenko Polkam Gelar Rapat dengan DPD RI

Pengelolaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di TPS3R oleh masyarakat, hingga pemrosesan di TPST BLE menjadi bahan bakar alternatif berupa Refuse Derived Fuel (RDF).

Melihat sistem tersebut, Presiden menyatakan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk pengembangannya.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta menurunkan bantuan langsung, agar sistem ini bisa kita perbaiki dan kembangkan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menegaskan, persoalan sampah kini menjadi prioritas nasional yang harus segera dituntaskan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Dalam kunjungan itu, Presiden turut didampingi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hodayat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol, serta Bupati Banyumas Sadewo.

Gubernur Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasi),mengatakan, ketertarikan Presiden juga terlihat pada pengembangan RDF di Jawa Tengah yang terus diperluas.

Baca Juga :  Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jateng Sediakan 342 Bus & 17 Kereta Gratis untuk Perantau

“Saat ini ada 13 kabupaten dalam proses pengembangan RDF, sementara tiga kabupaten sudah operasional,” jelasnya.

Menurut Ahmad Luthfi, model Banyumas menjadi contoh konkret pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan seluruh lapisan, dari rumah tangga hingga pemanfaatan akhir.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mempercepat pembangunan fasilitas RDF di berbagai daerah, dengan dukungan empat pabrik semen sebagai offtaker hasil olahan sampah.

“Kita punya empat pabrik semen sebagai offtaker. Ini jadi kekuatan kita,” tegasnya.

Selain itu, konsep pengolahan regional juga disiapkan untuk kawasan dengan volume sampah besar, seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.

Ahmad Luthfi optimistis Jawa Tengah mampu melampaui target nasional pengelolaan sampah yang dipatok pada 2029.

“Target nasional 2029 zero sampah. Jawa Tengah siap lebih cepat, tahun 2028 kita optimistis tercapai,” ujarnya.

Kunjungan Presiden ini sekaligus mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu model nasional pengelolaan sampah modern berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.***

Berita Terkait

Sinergi Kuat Manajemen dan SP PLN: Perjuangkan Kesejahteraan Pegawai Pelosok Negeri dan Tegas Kawal Penolakan Power Wheeling
Rapat Akbar SP PLN Tolak Privatisasi Terselubung dan Dominasi Swasta di Sektor Kelistrikan
Wapres Gibran Dengarkan Keluhan Warga Cilacap, Sekda Jateng Siap Tindak Lanjuti Aspirasi
Ketua INTI Jateng Apresiasi Program Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum RI
Buka Kongres Pendeta, Gibran Minta Maaf soal Kasus Intoleransi
BULOG Torehkan Sejarah, Pengadaan Beras 2026 Lampaui Target Capai 4 Juta Ton
Insiden KA Argo Bromo Anggrek: Aliansi Desak Audit Total, Soroti Sistem Persinyalan
Menko Polkam Tegaskan Karhutla Harus Segera Dipadamkan, Kesehatan Warga Diperhatikan

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:42 WIB

Sinergi Kuat Manajemen dan SP PLN: Perjuangkan Kesejahteraan Pegawai Pelosok Negeri dan Tegas Kawal Penolakan Power Wheeling

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:32 WIB

Rapat Akbar SP PLN Tolak Privatisasi Terselubung dan Dominasi Swasta di Sektor Kelistrikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:02 WIB

Wapres Gibran Dengarkan Keluhan Warga Cilacap, Sekda Jateng Siap Tindak Lanjuti Aspirasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Ketua INTI Jateng Apresiasi Program Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum RI

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:06 WIB

Buka Kongres Pendeta, Gibran Minta Maaf soal Kasus Intoleransi

Berita Terbaru