Pontianak – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).
“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah. Ia meminta Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat untuk segera memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan Karhutla, mulai dari personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.
Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta seluruh petugas di lapangan, Menko Polkam menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat, verifikasi titik panas dilakukan secara cepat, serta setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.
“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri. Karakter lahan gambut menyebabkan api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.
Selain itu, faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana dan prasarana pemadaman di daerah rawan turut menjadi kendala di lapangan. “Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian Karhutla. Seluruh capaian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran lahan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, dan penindakan harus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.
“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, guna mempercepat penanganan sejak dini. Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPSDM Agustomi Masi, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, serta para pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait lainnya.***
