SEMARANG – Ancaman serangan siber menjadi tantangan yang harus diantisipasi di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.
Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, meminta pengamanan data pemerintah terus diperkuat agar informasi strategis tidak mudah diintervensi, dirusak, maupun dibobol pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pesan itu disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Menurut Sumarno, transformasi digital merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, tepat, transparan, sekaligus efisien bagi masyarakat.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan,” kata Sumarno.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, lanjut Sekda, digitalisasi juga memperkuat tata kelola pemerintahan. Mulai dari pengelolaan keuangan, aset, hingga sumber daya lainnya. Dengan sistem digital, setiap proses dan transaksi terdokumentasi secara lebih baik sehingga lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, Sumarno mengingatkan adanya ancaman baru yang tidak boleh diabaikan. Yakni serangan terhadap sistem dan data elektronik pemerintah.
“Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berbeda dengan sistem manual yang relatif mudah mendeteksi adanya penyalahgunaan, ancaman terhadap sistem digital sering kali tidak terlihat. Karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi perhatian utama dalam implementasi pemerintahan digital.
“Cyber security ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menjelaskan, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan sejumlah daerah di Jawa Tengah telah meraih predikat memuaskan, di antaranya Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Meski demikian, masih terdapat daerah yang perlu didorong agar mampu meningkatkan kualitas tata kelola digitalnya.
“Jenengan punya beban moral untuk mengangkat yang kuning ke hijau muda. Ini cara provinsi memprovokasi lintas kabupaten/kota,” ujar Lilik.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong lahirnya komitmen bersama antarpemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam implementasi pemerintahan digital.
Semangat yang dibangun adalah kolaborasi, sehingga daerah yang telah memiliki capaian baik dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik kepada daerah lain. Dengan demikian, kualitas layanan publik berbasis digital di Jawa Tengah diharapkan semakin merata, aman, transparan, dan akuntabel.***
