DEMAK – Ribuan warga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih bertahan di posko pengungsian, Sabtu (4/4/2026). Di tengah kondisi serba terbatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp 236,98 juta dan menegaskan penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Suasana pengungsian di Kantor Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, masih dipenuhi warga yang mengungsi dengan barang seadanya. Perempuan, anak-anak, hingga lansia menempati ruang utama gedung, sebagian beristirahat di atas alas darurat, sementara lainnya bertahan di teras sambil menunggu kondisi rumah mereka membaik.
Banjir yang dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang ini berdampak pada delapan desa di empat kecamatan, yakni Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.839 jiwa.
Salah satu warga terdampak, Musri’ah (63), mengaku air datang secara tiba-tiba dengan arus deras saat tanggul tak lagi mampu menahan debit air.
“Kejadiannya sekitar jam 10 atau 11 siang. Tiba-tiba air mengalir deras sekali dari tanggul, lama-lama jebol. Awalnya cuma setinggi betis,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanda-tanda kerusakan tanggul sebenarnya sudah terlihat sebelumnya. Warga bahkan berencana melakukan kerja bakti usai salat Jumat untuk memperbaiki bagian yang tergerus.
“Sudah kelihatan tanahnya terkikis air. Rencananya mau kerja bakti, tapi belum sempat, tanggul sudah keburu jebol,” katanya.
Kondisi semakin memburuk menjelang sore. Debit air terus meningkat hingga mencapai setinggi dada orang dewasa, memaksa warga dievakuasi menggunakan perahu.
“Setelah Ashar kami dijemput perahu. Waktu itu airnya sudah setinggi dada,” tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung posko pengungsian di Kantor Kecamatan Guntur bersama Bupati Demak Eisti’anah dan jajaran terkait. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pengungsi.
Total bantuan yang disalurkan Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp 236.985.411. Bantuan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, di antaranya BPBD Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta PMI Jawa Tengah.
Usai meninjau lokasi, Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas bersama pemangku kebijakan terkait. Ia menegaskan, penanganan banjir Demak tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kita mengatasi banjir ini tidak bisa parsial. Dari hulu sampai hilir itu harus kita tuntaskan,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
“Prinsipnya layanan dasar kepada masyarakat terdampak harus terpenuhi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bahan pokok, makanan, dan lainnya tidak boleh ketinggalan,” ungkapnya.*
