SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengatakan, usulan pembuatan tanggul laut skema hybrid sea wall untuk pesisir Kabupaten Demak, diterima oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Konsep hybrid sea wall gagasan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, menggunakan pendekatan perpaduan solusi berbasis alam. Memadukan beton ringan dan rehabilitasi hutan mangrove untuk membuat garis pantai baru dari hasil tangkapan sedimentasi.
“Untuk hybrid sea wall nanti dari Kabupaten Demak sampai ke Jepara. Dan ada spot-spot lain seperti di Kabupaten Pemalang,” kata Taj Yasin saat rapat bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa, 9 Desember 2025.
Untuk kesiapan teknis, Pemprov Jateng melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Di mana Badan Otorita Pantura Jawa juga membentuk tim-tim di lapangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, mengatakan, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan tanggul laut (giant sea wall) Pantura Jawa, di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Teluk Semarang meliputi perairan di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak sebagian.
“Itu prioritas pertama. Dan kalau kita cermati ternyata di beberapa tempat lain termasuk misalnya sebagian (Kabupaten) Batang, Tegal, dan Pekalongan itu juga sudah luar biasa (dampak rob)” katanya.
Dia mengatakan, pembangunan tanggul laut secara keseluruhan di Pantura Jawa membutuhkan waktu 20-30 tahun. Untuk percepatan prioritas pembangunan di Teluk Jakarta dan Semarang diperkirakan butuh waktu 8 tahun.
Pemerintah pusat, kata dia, ingin keberagaman metode dalam pembangunan giant sea wall. Ada yang dibangun menggunakan full beton (giant sea wall), ada wilayah yang dibangun tanggul laut dengan penguatan ekosistem hutan mangrove (hybrid sea walll).
“Yang mangrovenya masih kuat, maka akan dilakukan penguatan terhadap mangrovenya. Pada bagian-bagian tertentu, mungkin cukup (penguatan) tanggul pantai,” ucapnya.
Saat ini, kata Suhajar, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa
bersama Pusat Hidrosal sedang melakukan survei batimetri dan soil investigasi di Teluk Semarang dan Jakarta. Survei di Teluk Semarang sudah mencapai 70% lebih.
Setelah data batimetri dari Pusat Hidrosal didapat, kemudian pekerjaan konsultan direncanakan dimulai pada Januari 2026. Diperkirakan pekerjaan konsultan akan berjalan lebih kurang 6 bulan untuk merancang desain dan berbagai hal termasuk dampak-dampak sosial.
Diperkirakannya, dokumen akan lengkap bulan Juli 2026. Kemudian akan dilakukan rapat dengan presiden dan menteri. Bilamana disetujui, diharapkan ground breaking pembangunan tanggul laut dilakukan pada September 2026.
Wakil Ketua I Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Darwin Trisna Djajawinata, menambahkan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Di mana program inisiatif dan inovatif seperti hybrid sea wall dan tanggul pantai bisa tetap dijalankan. Sementara Badan Otorita mempersiapkan ultimate design seperti integrasi giant sea wall sepanjang Pantura Jawa.
“Alhamdulillah di Provinsi Jateng ini ada kerjasama dengan Undip yang sudah memberikan inovasi seperti ini (hybrid sea wall). Nanti juga kita upayakan kalau memang ini akan diperluas pengembangannya,” katanya.
Lebih lanjut, Badan Otorita juga akam mencarikan sumber pendanaan yang bersifat kolaboratif dalam pembangunan tanggul laut. Baik itu skema investasi, Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).*
