SEMARANG – Sawah yang terairi dengan baik menjadi harapan setiap petani agar tanaman tumbuh optimal dan panen tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengalokasikan Rp 65,5 miliar untuk membenahi jaringan irigasi di 25 kabupaten, dengan prioritas memastikan air benar-benar mengalir hingga ke lahan pertanian.
Program tersebut menyasar 409 titik pekerjaan, terdiri atas 334 titik rehabilitasi irigasi tersier dan 75 titik pembangunan irigasi perpipaan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, menegaskan, pembangunan infrastruktur pengairan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi petani. Jangan sampai pekerjaan hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi kebutuhan air di lahan pertanian justru tidak terpenuhi.
“Para bupati dan wali kota, juga para gapoktan, mereka tidak peduli apakah itu tersier, sekunder, atau primer. Yang penting airnya sampai ke sawah,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Parade Alat dan Mesin Pertanian di Lapangan Tarubudoyo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (3/11/2026).
Menurut dia, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan jaringan yang memberikan manfaat langsung terhadap pengairan lahan pertanian.
“Artinya, skala prioritas kita gunakan irigasi-irigasi yang langsung bersentuhan dengan pertanian di wilayah kita. Mau Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, kabupaten lain, yang penting langsung bermanfaat,” ujarnya.
Luthfi juga meminta kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi diperlukan untuk memastikan pembangunan tepat sasaran sekaligus menjaga jaringan irigasi yang telah dibangun agar tidak cepat rusak.
“Rekan-rekan gapoktan nanti tolong lakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kotanya. Wilayah mana yang sudah dimasuki, kemudian sesuai perintah saya, harus dirawat,” tegasnya.
Selain memperbaiki jaringan irigasi, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi kekeringan dengan memetakan kebutuhan air di setiap wilayah. Pemetaan tersebut mencakup daerah yang membutuhkan sumur, jaringan perpipaan, hingga lahan pertanian tadah hujan.
“Dampak kekeringan pun sudah kita mitigasi. Bupati dan wali kota lewat dinas pertaniannya sudah melakukan mitigasi, mana yang sumurisasi, mana yang pipanisasi, mana tanah tadah hujan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Opik Mahendra, menjelaskan, anggaran Rp 65,5 miliar tersebut digunakan untuk menangani total 409 titik jaringan irigasi di 25 kabupaten.
Jika dihitung berdasarkan panjang pekerjaan, program itu setara dengan pembangunan dan rehabilitasi sekitar 50 kilometer jaringan irigasi. Panjang penanganan di setiap lokasi berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan serta kondisi lahan pertanian setempat.
“Total anggaran yang dikeluarkan adalah Rp 65,5 miliar. Apabila dikonversikan berdasarkan panjang pekerjaan, program tersebut setara dengan pembangunan dan rehabilitasi sekitar 50 kilometer jaringan irigasi,” jelas Opik saat menyampaikan laporan kepada gubernur.
Saat ini, pekerjaan masih dalam proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi. Pemprov Jateng menargetkan sejumlah titik rehabilitasi dapat diresmikan pada akhir 2026.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap ketersediaan air untuk lahan pertanian semakin terjaga. Sebab, bagi petani, keberhasilan pembangunan irigasi bukan diukur dari banyaknya saluran yang dibangun, melainkan dari lancarnya air mengalir hingga ke sawah.*
