BATANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melampaui target penanganan backlog perumahan tahun 2026. Hingga akhir Juli, sebanyak 65.449 unit rumah berhasil ditangani atau mencapai sekitar 140 persen dari target 46.759 unit, memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak.
Capaian tersebut disampaikan dalam rangkaian Akad Massal 62.710 Unit KPR Subsidi di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026), yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, keberhasilan melampaui target tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
“Ini menjadi kebanggaan kita bersama karena pembiayaan perumahan benar-benar menyasar masyarakat yang kurang mampu, terutama desil satu, dua, tiga, dan empat,” kata Luthfi, yang memimpin Jateng bareng wagub Taj Yasin.
Selain capaian penanganan backlog, Jawa Tengah juga memperoleh alokasi 34.412 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.
Dukungan pemerintah daerah juga diperkuat melalui kebijakan seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut diharapkan memangkas biaya kepemilikan rumah sekaligus mempercepat realisasi program perumahan.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus memperluas penyediaan rumah layak melalui berbagai skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita harus menjangkau seluruh warga Indonesia di mana pun berada. Karena itu, kita terus bekerja keras dan mencari cara-cara baru agar jumlah rumah yang dapat dinikmati masyarakat semakin banyak,” ujar Prabowo.
Secara nasional, akad massal 62.710 unit KPR subsidi dilaksanakan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.
Dengan capaian yang telah melampaui target tahunan, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan percepatan penanganan backlog perumahan yang signifikan. Keberhasilan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
