SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 harus menjadi momentum menjaga generasi muda di tengah derasnya gempuran informasi digital.
Menurutnya, kedaulatan bangsa hari ini tidak hanya soal wilayah, tetapi juga kemampuan melindungi anak-anak dan generasi muda di ruang digital.
Pesan itu disampaikan Ahmad Luthfi usai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/5/2026).
“Kita harus menjalankan Asta Cita Presiden dan ke depannya digitalisasi menjadi prioritas sehingga generasi adalah tunas bangsa yang harus kita persiapkan dalam rangka Indonesia Emas 2045,” kata Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin.
Tema Harkitnas 2026, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dinilai relevan dengan tantangan zaman yang dihadapi generasi muda saat ini.
Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hadi, yang dibacakan Ahmad Luthfi, juga menegaskan, kemajuan bangsa ditentukan oleh kemampuan rakyat menjaga persatuan dan kemandirian.
“Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tengah memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis nasional.
Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan beasiswa untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis dan membangun kemandirian ekonomi desa lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, pemerintah juga memperketat perlindungan generasi muda di ruang digital.
Salah satunya melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret 2026.
Kebijakan itu diambil untuk memastikan anak-anak mendapatkan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai usia tumbuh kembangnya.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” tandasnya.***
